Ke Kementerian Biking Apa ? 

Opini505 Dilihat

Masohi – Kunjungan demi kunjungan terus dilakukan oleh Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, ke Jakarta sepanjang tahun 2025. Hampir setiap bulan publik disuguhkan potret lawatan ke berbagai kementerian: ada pertemuan dengan Menteri Pertanian, audiensi dengan pejabat Kementerian PUPR, hingga komunikasi dengan Wakil Menteri Kominfo. Semua tampil apik di media sosial Pemerintah Daerah, lengkap dengan narasi perjuangan dan tagar besar: “Malteng Bangkit.”

Namun pertanyaan mendasar yang kini bergema dari masyarakat adalah: bangkit di bagian mana? Sebab setelah semua publikasi yang indah itu, kondisi riil di lapangan masih jauh dari kata membaik.

Di Seram Utara, jalan penghubung antar-desa masih rusak berat. Tak jarang, masyarakat setempat harus bergotong royong memperbaiki jalan dengan biaya sendiri. Mereka membeli semen, mengaduk pasir, dan menimbun lubang jalan secara swadaya. Ironisnya, di saat rakyat bekerja dengan tangan kosong, pemerintah daerah justru sibuk berfoto di gedung kementerian dengan narasi penuh janji.

Belum lagi persoalan RSUD Masohi yang tak kunjung selesai. Rumah sakit yang menjadi tumpuan utama masyarakat Maluku Tengah itu masih dihadapkan pada pelayanan yang lemah, obat-obatan yang sering kosong, dan fasilitas medis yang jauh dari standar. Ini bukan masalah baru tapi seolah tidak menjadi prioritas di tengah gencarnya perjalanan dinas dan publikasi kegiatan luar daerah.

Lawatan ke Jakarta ini dikabarkan menghabiskan anggaran daerah yang tidak kecil. Rombongan besar kerap dibawa serta, lengkap dengan staf humas yang bertugas mendokumentasikan setiap pertemuan agar tampak megah di layar ponsel masyarakat. Publikasi menjadi agenda utama; pencitraan menjadi wajah baru pemerintahan.

Kita tidak menolak kunjungan kerja. Pemerintah daerah memang perlu berkomunikasi dengan pusat untuk memperjuangkan kepentingan daerah. Namun, kunjungan tanpa hasil substantif hanyalah seremonial yang memboroskan anggaran dan energi. Apalagi jika seluruh perjalanan itu lebih difokuskan untuk pencitraan ketimbang memperjuangkan realisasi anggaran bagi rakyat.

Maluku Tengah membutuhkan kepemimpinan yang fokus pada kerja lapangan, bukan kerja panggung. Rakyat tidak butuh banyak dokumentasi, mereka butuh jalan yang bisa dilalui, rumah sakit yang layak, dan air bersih yang mengalir ke rumah mereka.

Visi “Malteng Bangkit” seharusnya menjadi gerakan nyata bukan sekadar slogan yang hidup di spanduk dan unggahan media sosial. Bangkit berarti menegakkan kemandirian daerah, menekan pemborosan anggaran, dan memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberi manfaat bagi rakyat kecil.

Kini saatnya Bupati Zulkarnain melakukan refleksi serius. Masyarakat menanti tindakan, bukan lagi tampilan. Sebab, daerah ini tidak akan bangkit dengan lawatan, tapi dengan kerja nyata yang menembus batas seremonial.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *