Ada pejabat yang bekerja dengan program. Ada pejabat yang bekerja dengan solusi. Dan ada pejabat seperti Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath – yang bekerja dengan “lidah.”
Ambon – Dalam politik, ada pemimpin yang berorientasi pada kebijakan, ada yang mengandalkan gagasan, dan ada pula yang tampaknya lebih mengandalkan ucapan, meskipun ucapan itu sering kali melahirkan kegaduhan alih-alih pemahaman.
Abdullah Vanath termasuk kategori yang terakhir. Ia bukan sekadar pejabat yang banyak berbicara, tetapi pejabat yang terlalu sering salah berbicara. Dan hampir setiap kali itu terjadi, publik yang harus menanggung akibatnya.
Inflasi dan Teori Yang Tak Diajarkan di Manapun
Kontroversinya berawal dari pernyataannya tentang inflasi. Di saat masyarakat berharap penjelasan berbasis data, Vanath justru mengaitkan inflasi dengan pola puasa umat Islam sebuah penjelasan yang tidak ditemukan dalam literatur ekonomi mana pun. Alih-alih menenangkan publik, ia justru memantik kemarahan dengan membawa-bawa praktik ibadah.
Pernyataan itu bukan hanya menunjukkan kurangnya sensitivitas, tetapi juga ketidakmampuan membaca emosi masyarakat di daerah yang dikenal religius. Permintaan maafnya pun tidak menyelesaikan masalah; justru mempertebal kesan bahwa ia tidak memahami dampak serius dari kata-katanya sendiri.
Sopi, Khotbah, Hingga Hukum Tuhan
Belum reda sorotan tersebut, Vanath kembali melontarkan pernyataan soal sopi, khotbah ulama, hingga “hukum Tuhan”. Menyebut khotbah tidak manjur dan seolah-olah hukum Tuhan tidak efektif bukan sekadar kekhilafan verbal – itu adalah bentuk kelancangan yang tidak layak keluar dari mulut pejabat mana pun.
Reaksi publik keras, bahkan sampai muncul desakan proses hukum. Dan seperti biasa, pola yang sama kembali terulang: klarifikasi, alasan disalahpahami, lalu permintaan maaf.
Blunder Terbaru: Pendeta dan Ruang Publik
Gelombang kritik terhadap Vanath kembali mengemuka setelah beredarnya video sambutannya pada pembukaan pertandingan sepak bola persahabatan antara Negeri Luhu dan Pelauw.
Dalam rekaman tersebut, ia secara terbuka menceritakan kunjungan tiga pendeta yang datang meminta dukungan untuk kegiatan keagamaan Desember mendatang.
Alih-alih menjaga etika pejabat dan kerahasiaan pertemuan, Vanath menguraikannya begitu saja di ruang publik, bahkan sambil menyebut bahwa ia menyarankan para pendeta tersebut agar langsung menemui gubernur.
Bagi sebagian orang ini mungkin terlihat sepele, tetapi bagi publik yang lebih peka, pernyataan semacam itu adalah bentuk kelalaian serius. Seorang pejabat publik semestinya tahu bahwa tidak setiap percakapan dengan tokoh agama layak diumbar, apalagi dengan cara yang bisa menimbulkan kesan bahwa pemuka agama sedang “mengemis bantuan”.
Vanath seolah lupa bahwa ia adalah wakil gubernur bukan komentator panggung yang bebas melempar cerita tanpa mempertimbangkan konsekuensinya.
Siklus Tanpa Akhir
Masalahnya, pola ini telah terjadi terlalu sering. Ini bukan lagi sekadar persoalan salah diksi atau terpeleset bicara. Ini adalah gejala dari ketidakcakapan mendasar: ketidakmampuan memahami tanggung jawab komunikasi seorang pejabat negara.
Lidahnya bergerak lebih cepat daripada nalarnya. Dan maaf betapapun sering ia mengucapkannya tidak bisa menjadi solusi permanen ketika kalimat-kalimat yang ia lontarkan menyentuh ranah sensitif seperti agama, identitas, hingga logika publik.
Pada titik tertentu, publik wajar bertanya: jika seorang pejabat tidak mampu mengendalikan kata-katanya, bagaimana mungkin ia mampu mengendalikan persoalan besar di wilayahnya? Jika ia kewalahan mengelola diksi, bagaimana ia mengelola konflik sosial yang jauh lebih kompleks?
Maluku adalah provinsi dengan beban masalah berat: tingkat kemiskinan yang tinggi, ketertinggalan pendidikan, infrastruktur yang timpang, serta potensi gesekan sosial yang selalu mengintai. Untuk daerah seperti ini, dibutuhkan pemimpin yang berbicara dengan kehati-hatian, bukan spontanitas yang sembrono.
Publik tidak menuntut Vanath menjadi orator hebat. Tidak pula menuntut kemampuan retorika yang memesona. Publik hanya berharap ia tidak menyinggung hal-hal yang sakral dan tidak melontarkan pernyataan yang mencederai logika. Itu standar minimal sangat minimal.
Namun jika standar serendah itu pun tidak mampu ia penuhi, maka pertanyaan yang jauh lebih relevan adalah: mengapa ia tetap berada di posisi itu?
Selama Vanath belum memahami bahwa kekuasaan dimulai dari kendali atas mulut sendiri, selama itu pula publik akan terus dirugikan oleh ucapan-ucapan yang mestinya tidak pernah diucapkan.
Catatan: Redaksi
