AMBON – Program Jemaah Umroh dan Wisata Rohani yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Maluku sejatinya menjadi ruang penghargaan bagi para pelayan umat: imam, guru mengaji, khatib, dan tokoh agama yang puluhan tahun mengabdikan diri tanpa pamrih.
Namun realitas yang muncul belakangan ini justru menimbulkan kekecewaan mendalam di tengah masyarakat Seram. Dan, suka atau tidak, sorotan itu kembali mengarah kepada Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath.
Vanath selama ini kerap menempatkan dirinya sebagai representasi masyarakat Seram. Dalam banyak pidatonya, ia menegaskan kedekatan emosional dan politiknya dengan masyarakat di pulau itu.
Narasi itu semakin terasa kosong ketika kebijakan nyata tidak mencerminkan keberpihakan serupa. Pidato “atas nama orang Seram” justru terlihat seperti strategi politis untuk menggalang simpati, bukan komitmen yang diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.
Kekecewaan publik memuncak setelah muncul dugaan bahwa program umroh 2025 justru lebih banyak menguntungkan orang dekat sang wakil gubernur. Bahkan beberapa anggota keluarganya disebut ikut serta dalam rombongan tahun ini.
Bila benar demikian, ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi persoalan etika kekuasaan. Program pemerintah yang dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan bagi pelayan umat berubah menjadi ruang yang sarat aroma nepotisme.
Padahal di Pulau Seram, jumlah tokoh agama yang telah lama mengabdi tanpa sorotan sangat banyak. Mereka inilah tulang punggung kehidupan moral masyarakat. Mereka menjaga harmoni, mengajar mengaji, mengurus masjid, memimpin tahlilan, dan mendampingi warga di saat suka maupun duka. Tidak ada panggung, tidak ada sorotan, tidak ada fasilitas. Tetapi mereka tetap menjalankan tugasnya dengan setia.
Ketika kelompok seperti ini tidak menjadi prioritas dalam program keagamaan, kita patut bertanya: sejauh mana pemimpin kita memahami nilai keadilan sosial yang sering ia gaungkan sendiri?
Program umroh bersubsidi bukanlah hadiah pribadi seorang pejabat. Ia adalah fasilitas negara. Karena itu, ketika yang diberangkatkan justru keluarga pejabat, wajar jika publik tersinggung. Ini bukan hanya soal kecemburuan sosial, tetapi soal integritas, rasa hormat kepada masyarakat kecil, dan konsistensi antara kata dan perbuatan.
Jika dugaan keberpihakan semacam ini terjadi di sektor keagamaan, sebuah sektor yang biasanya dijaga dengan hati-hati maka wajar jika publik mulai cemas: bagaimana dengan sektor-sektor lain yang lebih besar dan menyangkut anggaran yang lebih signifikan?
Pemerintah daerah perlu menunjukkan sensitivitas. Perlu ada keberanian untuk melakukan koreksi. Perlu ada ketegasan bahwa fasilitas negara harus diberikan kepada mereka yang benar-benar layak, bukan kepada mereka yang dekat dengan kekuasaan.
Hingga kini, belum ada klarifikasi resmi dari Wakil Gubernur ataupun Pemprov Maluku. Namun masyarakat Seram, dan masyarakat Maluku umumnya, menunggu langkah nyata. Bukan klarifikasi yang normatif, tetapi sikap politik yang mencerminkan penghargaan kepada mereka yang selama ini bekerja dalam senyap demi kemaslahatan umat.
Pada akhirnya, integritas seorang pemimpin diuji bukan oleh kata-katanya, tetapi oleh keberpihakan yang ia tunjukkan melalui kebijakan yang menyentuh rakyat kecil terutama mereka yang tidak memiliki suara keras dan tidak berada di lingkaran kekuasaan.
Catatan: Redaksi – 03
