Masohi – Klarifikasi Direktur RSUD Masohi, dr. Anang Rumuar, terkait keluhan pasien yang terpaksa membeli obat di luar rumah sakit dinilai belum menyentuh akar persoalan yang selama ini menjadi perhatian publik Maluku Tengah.
Meskipun pihak rumah sakit telah memberikan penjelasan mengenai keterbatasan obat non-Fornas, masyarakat menilai problem di RSUD Masohi jauh lebih luas, sistemik, dan telah berlangsung bertahun-tahun tanpa pembenahan serius.
Justru, klarifikasi tersebut dianggap publik sebagai respons defensif yang tidak menuntaskan inti persoalan, yakni manajemen pelayanan kesehatan yang tidak stabil dan rendahnya kualitas pengelolaan rumah sakit.
Sejumlah persoalan yang terus berulang di RSUD Masohi dan menjadi sorotan masyarakat antara lain:
1. Ketersediaan Obat yang Tidak Konsisten
Kekosongan obat terjadi hampir setiap bulan. Bahkan untuk obat dasar, pasien sering diarahkan membeli di luar rumah sakit.
2. Pelayanan yang Lambat dan Tidak Terstandar
Waktu tunggu di IGD dan poli rawat jalan kerap dikeluhkan. Banyak pasien menunggu berjam-jam tanpa alur yang jelas.
3. Keluhan Mengenai Sikap dan Etika Pelayanan
Beberapa warga mengeluhkan kurangnya komunikasi efektif antara tenaga medis dan pasien.
4. Manajemen Internal yang Dinilai Tidak Transparan
Publik menyoroti tata kelola keuangan, pengadaan obat, hingga alat kesehatan yang dianggap tidak jelas dan minim pengawasan.
5. Isu Konflik Internal dan Kepemimpinan Tidak Solid
Rumor disharmonisasi di internal manajemen RSUD dinilai turut mempengaruhi kualitas layanan.
6. Fasilitas Rumah Sakit yang Tidak Terawat
Keluhan terkait kebersihan, kelayakan fasilitas, serta sarana yang rusak tanpa perbaikan menjadi masalah yang terus berulang.
7. Penanganan Darurat dan Rujukan yang Lambat
Kasus-kasus penanganan IGD yang terlambat atau rujukan yang tidak segera dilakukan kerap menciptakan ketegangan di tengah masyarakat.
Melihat daftar panjang persoalan tersebut, banyak warga berpendapat bahwa RSUD Masohi belum menunjukkan perbaikan berarti meski kritik publik terus disampaikan. Keluhan masyarakat dari tahun ke tahun cenderung sama, namun transformasi manajemen tidak terlihat signifikan.
Perhatian publik kini tertuju kepada Pemerintah Daerah Maluku Tengah di bawah kepemimpinan Bupati Zulkarnain Awat Amir dan Wakil Bupati Mario Lawalata. Keduanya membawa visi besar Malteng Bangkit, termasuk reformasi sektor kesehatan.
Masyarakat menilai Pemda harus berani mengambil langkah tegas. Tidak cukup hanya menerima klarifikasi dari RSUD atau menunggu laporan internal; harus ada evaluasi menyeluruh untuk memastikan RSUD Masohi bergerak di jalur perubahan.
Sejumlah tokoh masyarakat juga menegaskan bahwa jika Direktur RSUD Masohi, dr. Anang Rumuar, tidak mampu menjalankan transformasi pelayanan dan tidak sejalan dengan visi Bupati dan Wakil Bupati, maka pencopotan harus menjadi opsi terbuka.
Dengan terus munculnya keluhan publik, minimnya pembenahan nyata, dan absennya transformasi pelayanan yang signifikan, desakan evaluasi total terhadap RSUD Masohi semakin kuat. Masyarakat menilai bahwa saat ini adalah momentum yang tepat bagi Pemda untuk menunjukkan keberanian politik dan komitmen terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu.
Publik kini menanti langkah konkret Pemerintah Daerah Maluku Tengah untuk memastikan RSUD Masohi kembali menjadi rumah sakit yang dapat memberikan pelayanan maksimal dan sejalan dengan semangat besar Malteng Bangkit.
