Ucapan Kontroversial Berulang, Pattirajawane Nilai Vanath Lemahkan Kepercayaan Publik

Pemerintahan531 Dilihat

Ambon – Maluku : Serangkaian pernyataan kontroversial Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, kembali menuai kritik dari berbagai kalangan.

Nicola Pattirajawane, tokoh muda asal Kepulauan Saparua, menilai ucapan-ucapan Vanath yang berulang kali menimbulkan kegaduhan menunjukkan lemahnya kontrol komunikasi seorang pejabat publik.

Kontroversi terbaru muncul setelah beredarnya rekaman video sambutan Vanath pada pembukaan pertandingan sepak bola persahabatan antara Negeri Luhu dan Pelauw Kamis (20/11/2025).

Dalam video tersebut, Vanath menyampaikan secara terbuka kunjungan tiga pendeta yang datang meminta dukungan dana untuk kegiatan keagamaan Desember mendatang.

Menurut Pattirajawane, tindakan tersebut tidak mencerminkan etika seorang pejabat tinggi.

“Pernyataan itu menimbulkan kesan bahwa pejabat tidak mampu membedakan mana informasi privat dan mana yang pantas disampaikan di ruang publik. Ini bisa merusak hubungan pemerintah dengan tokoh agama,” ujarnya di Ambon, Senin(24/11/2025).

Sebelumnya, Vanath juga pernah menuai kritik setelah mengaitkan inflasi dengan pola puasa umat Islam. Pernyataan itu dinilai tidak sesuai data ekonomi dan tidak sensitif terhadap isu keagamaan.

Kontroversi berikutnya muncul ketika Vanath menyinggung efektivitas khotbah ulama dan “hukum Tuhan” dalam menangani persoalan sopi, yang kembali memicu reaksi keras masyarakat.

Pattirajawane menyebut rangkaian pernyataan tersebut sebagai pola yang berulang.

“Ini bukan lagi sekadar salah bicara. Ketika kesalahan yang sama terjadi berkali-kali, itu menunjukkan lemahnya mekanisme kontrol diri dan kontrol institusional dalam lingkup pemerintah,” katanya.

Ia menambahkan, pejabat publik memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas sosial, terutama di Maluku yang memiliki sejarah kerentanan konflik dan sensitivitas keagamaan.

“Setiap kata dari pejabat dapat berdampak luas. Karena itu, kehati-hatian dalam berbicara bukan pilihan, tetapi kewajiban,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Wakil Gubernur belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik terbaru tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *